Beranda Nasional Apresiasi Hasil Putusan MK, DPP LPPI Sebut TWK KPK Konstitusional

Apresiasi Hasil Putusan MK, DPP LPPI Sebut TWK KPK Konstitusional

96
0
BERBAGI
Pemasangan spanduk di depan Tugu Proklamasi Jakarta sebagai bentuk dukungan pada hasil putusan MK.

JAKARTA, WN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) menyambut baik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021, berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang akhirnya kini terang benderang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sah dan konstitusional dan di dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum seperti apa yang disebut-sebut oleh pegawai yang tidak lolos TWK.

“Kami menilai putusan Mahkamah Konsitusi (MK) sudah tepat dan akan menjadi acuan publik bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Oleh dari itu stop dan hentikan opini miring kepada KPK, hasil putusan MK sudah sangat jelas tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Untuk itu sebagai warga negara yang baik agar penghormati dan patuh pada hasil keputusan hukum yang berlaku,” ujar Ketua DPP LPPI, Dedi Siregar melalui pers rilisnya, Senin (6/9) kemarin yang diterima redaksi Wajahnusantara.com (WN).

Menurut Dedi, sebagai catatan, dalam hal ini Indonesia menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksanaan tugas kenegaraan saling menghormati hal – hal putusannya, pihak LPPI menyampaikan kepada kelembagaan agar dapat memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya.

“Atas dasar itulah maka kami kibarkan sepanduk bertempat di depan Tugu Proklamasi Jakarta sebagai bentuk dukungan pada hasil putusan MK yang menghasilkan konstitusional dan di dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum. Terkait alih status pegawai, KPK mempertegas bahwa dijalankanya UU KPK UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam pelaksaanya tidak ada pelanggaran dalam TWK, dijalankanya TWK KPK sudah sangat transparan di publik oleh KPK dan kpk menjalankan TWK sebagai bentuk menjalankan perintah UU. DPP LPPI juga mendukung KPK dan menyampaikan pada KPK jika ada kelompok – kelompok yang menolak pada hasil MK untuk tidak gentar dengan intervensi manapun karena pada hasil keputusan MK persoalan TWK bagi pegawai KPK dinyatakan sah dan konstitusional,” jelasnya.

Seperti diketahui, MK memutuskan TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. Putusan ini diketok setelah KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional.(red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here