Beranda Daerah Bengkulu Banding Kontra Laskar Merah Putih, ‘Resiko Tinggi’

Banding Kontra Laskar Merah Putih, ‘Resiko Tinggi’

238
0
BERBAGI
Ketum dan Panglima Mabes Laskar Merah Putih. H.M Arsyad Cannu dan Daenk Jamal

BENGKULU, WN – “Ajuan banding ‘kontra’ Laskar Merah Putih (LMP) ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) terkait putusan PTUN DKI Jakarta yang mengadili sengketa AHU 00978.AH.01.08 tahun 2020 sepertinya hanya upaya hukum sia – sia beresiko tinggi, karena justru akan mempermalukan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumHAM RI) untuk yang kedua kali”.

Demikian pemahaman Kamada LMP Provinsi Bengkulu, Chairuddin MDK saat diminta pendapat oleh wartawan media online Wajah Nusantara.com tentang kemungkinan KemenkumHAM RI menempuh upaya banding atas kekalahannya di PTUN DKI Jakarta, di kediamannya di kawasan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, Sabtu (12/6/2021) lalu.

Kamada Laskar Merah Putih Chairuddin MDK

“Dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menyatakan menerima gugatan penggugat (Laskar Merah Putih) untuk seluruhnya. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi materi gugatan yang dapat dijadikan ‘pintu masuk’ untuk diadili di tingkat banding,” kata Chairuddin, yang meski mengaku bukan pakar hukum tetapi sudah sangat banyak menulis peristiwa hukum baik pidana, perdata maupun tata negara selama 30 tahun berkarir sebagai jurnalis ini.

“Terkecuali jika tim Kuasa Hukum KemenkumHAM RI menemukan petunjuk atau fakta atau apalah istilah hukumnya, bahwa PTUN DKI Jakarta salah dalam menerapkan hukum. Sepertinya hanya itu yang dapat dijadikan argumentasi hukum untuk menempuh upaya banding,” tambahnya.

Masih menurut Chairuddin MDK, fakta lain yang justru sangat prinsip adalah sengketa AHU 00978.AH.01.08 tahun 2020 saat ini juga diadili di PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Barat, dengan materi gugatan pokok membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Akte Perubahan Notaris Nety Resmawati, SH Nomor 8 tanggal 30 Desember 2019. Akte Perubahan tersebut adalah tentang memilih, menetapkan dan mengesahkan Ade Erfil Manurung dan Neneng A Tuty sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Mabes) Laskar Merah Putih hasil Mubes Karawang, Jawa Barat, yang oleh KemenkumHAM RI justru dijadikan sebagai dasar menerbitkan AHU00978.AH.01.08 tahun 2020.

Di lain pihak, salah satu Amar Putusan PTUN DKI Jakarta menyatakan bahwa Jabatan Ade Erfil Menurung sebagai Ketua Umum sebagaimana tertuang dalam AHU00978.AH.01.08 tahun 2020 tidak sah, dimana konsekwensinya tentu saja Akte Perubahan Notaris Nety Resmawatu juga  tidak sah.

“Kita belum tahu kapan PN Jakarta Barat akan menetapkan putusan final, dan kita juga tidak tahu apakah Amar Putusannya sama dengan Amar Putusan PTUN DKI Jakarta yang menyatakan Akte Perubahan Notaris Nety Resmawati tidak sah. Jika sama, terlepas KemenkumHAM RI melakukan upaya banding atau tidak, selain AHU akan kembali ke pemiliknya yang sah yaitu Mabes Ormas Laskar Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Umum HM Arsyad Cannu, maka berakhir pula petualangan seorang Ade Erfil Manurung dengan trik-trik kotornya dalam mempertahankan status quo jabatannya sebagai Ketua Umum,” papar Chairuddin MDK.

Menjawab pertanyaan tentang prediksi putusan PT TUN jika ternyata KemenkumHAM RI memang melakukan upaya hukum banding, Chairuddin mengaku sangat yakin akan menguatkan putusan PTUN DKI Jakarta. Sementara saat disinggung tentang prediksi putusan PN Jakarta Barat, menurutnya biarkan proses penegakkan hukumnya berjalan untuk menemukan ‘Kebenaran’ dan bukan ‘Pembenaran’.

“Yang pasti, akte Perubahan Notaris Nety Resmawati tentang memilih, menetapkan dan mengesahkan Ade Erfil Manurung sebagai Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih hasil Mubes Karawang, Jawa Barat, merupakan ‘biang keladi’ melebarnya sengketa AHU hingga ke Pengadilan. Sebab isi akte tersebut selain diterbitkan dengan menghalalkan berbagai cara diantaranya memanipulasi dan atau memalsukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih sebagaimana diamanatkan Akte Pendirian Tintin Surtini, SH, MH, M.Kn Nomor 9 tanggal 05 5eptember 2014, juga membuang habis seluruh anggota dewan pendiri yang notabene adalah pemilik Ormas Laskar Merah Putih sebagai para pihak,” beber Chairuddin. “Akte abal-abal itulah yang sekarang sedang diadili di PN Jakarta Barat. Kita lihat saja putusannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan kebenaran tidak tertukar dengan pembenaran,” tutupnya.(red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here