Beranda Daerah Bengkulu Bolos Kerja Pasca Lebaran, 254 ASN Bakal Disanksi

Bolos Kerja Pasca Lebaran, 254 ASN Bakal Disanksi

211
0
BERBAGI
Ilustrasi ASN

LEBONG, WN – Sebanyak 254 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lebong, Provinsi Bengkulu bakal mendapatkan sanksi akibat kedapatan membolos alias tidak masuk kerja di hari pertama kerja pasca libur Idul Fitri 1442 H. Hal ini berdasarkan rekapan absensi finger print Pemkab Lebong pada hari pertama kerja Senin (17/5/2021) lalu.

Data hasil rekapan Satpol PP Kabupaten Lebong di lingkungan OPD Pemkab Lebong menyebutkan, jumlah ASN yang tersebar di sejumlah OPD sebanyak 801 orang. Namun, pada hari pertama kerja hanya dihadiri 547 orang dan tidak hadir termasuk yang izin, sakit dan tanpa keterangan sebanyak 254 orang.

Diketahui, jumlah 801 ASN tersebut belum secara keseluruhan total ASN Pemkab Lebong. Karena belum termasuk ASN yang bertugas di RSUD Lebong, Kantor Camat, Puskesmas, Kantor Kelurahan dan sekolah-sekolah. Berdasarkan update Maret 2021, jumlah ASN Pemkab Lebong secara keseluruhan berjumlah sebanyak 2.483 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong Mustarani Abidin dikonfirmasi menyebutkan, berdasarkan SE Men PAN RB RI, tidak boleh ada ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur lebaran. Sanksi yang akan diberikan itu ada tiga, sanksi ringan, sedang dan berat.

“Hasil rekapan absensi ASN yang tidak masuk hari ini, akan kita konfrontir ke OPD masing-masing. Apakah memang sakit, ada izin atau tanpa keterangan. Dari hasil konfrontir ini nanti akan menentukan sanksi yang akan diberikan,” ungkap Mustarani di ruang kerjanya Senin (17/5/2021) siang, dilansir Pedomanbengkulu.

Dilanjutkan Mustarani, terhadap ASN yang tidak ada keterangan dan adanya unsur kesengajaan, maka ASN tersebut akan dikenakan sanksi berat. Tetapi jika ketidakhadiran ASN tersebut, disebabkan bukan karena unsur kesengajaan, seperti adanya musibah, kecelakaan di jalan saat berangkat kerja atau datangnya terlambat dan belum sempat Finger print, tentunya masih ada toleransi, namun harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang valid.

“Untuk sanksi sendiri akan ditetapkan setelah dilakukan konfrontir ke OPD, sanksi terberat atau maksimal dikenakan penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan sanksi paling ringan, ASN akan diberikan teguran secara tertulis,” tegasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here