Beranda Daerah Bengkulu BPK RI : 5 Anggota Dewan Rejang Lebong Diduga Lakukan Perjalanan Dinas...

BPK RI : 5 Anggota Dewan Rejang Lebong Diduga Lakukan Perjalanan Dinas Fiktif

330
0
BERBAGI

LSM Pekat Minta Aparat Tindaklanjuti Laporan

REJANG LEBONG, WN – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020, disebutkan bahwa sebanyak lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong (RL) disinyalir melakukan perjalanan dinas fiktif ke Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Hal ini diungkapkan oleh koordinator lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pekat, Jumat (22/10/2021) kemarin, pasca sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Rejang Lebong, 1 Oktober 2021 lalu.

Bertepatan dengan momentum peringatan hari Kesaktian Pancasila, dalam aksi yang dilakukan LSM Pekat tersebut, massa juga menyampaikan dugaan korupsi lainnya di Rejang Lebong. Dikatakan Burmansyah, aksi yang digelar ini memiliki beberapa tuntutan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2020.

“Hasil audit BPK tahun 2020 bahwa terdapat 5 orang Dewan di lingkungan sekretariat DPRD Rejang Lebong yang melakukan perjalanan dinas fiktif ke Kota Lubuk Linggau,” ungkap Burmansyah seperti dilansir dari infonegeri.id.

Dana hibah Ponpes Al-Hijaz Tebuireng 10 Rp 2,7 miliar turut jadi temuan BPK RI

Ponpes Al-Hijaz Tebuireng 10 PUT

Tidak hanya terkait dugaan perjalanan dinas fiktif terhadap 5 anggota dewan, massa juga menyuarakan dugaan korupsi dana hibah di Pondok Pesantren Al-Hijaz Tebuireng 10 di Desa Air Kati kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 2,7 miliar..

“Ada kongkalikong penyaluran dana hibah tahun 2019 ke pondok pesantren Al-Hijaz Tebuireng 10 sebesar Rp 2,7 miliar dan hingga saat ini aktivitas pondok pesantren tidak ada, bahkan muridnya juga tidak ada,” jelasnya.

“Bagaimana ada dana hibah di Pondok Pesantren itu sebesar Rp 2,7 miliar ?, sedangkan kegiatan tidak ada, santri mondok juga tidak ada, jadi untuk apa dana hibah ini kalau tidak ada aktivitas,” tegasnya.

Yang terakhir, lanjutnya, terdapat juga dugaan korupsi terhadap pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi bangunan, sehingga merugikan negara, “Laporan dugaan korupsi jalan ini sudah kami laporkan,” katanya.

Laporan tersebut kata Burmansyah, sebelumnya sudah diserahkan ke pihak Polres dan Kejari Rejang Lebong, namun, hingga hari ini belum juga ada perkembangan. “Sampai hari ini belum ada tindaklanjutnya,” tegasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here