Beranda Daerah Bengkulu Dicecar 15 Pertanyaan, BPKP Temukan Adanya Dugaan Belanja Bantuan Fiktif

Dicecar 15 Pertanyaan, BPKP Temukan Adanya Dugaan Belanja Bantuan Fiktif

295
0
BERBAGI
Mufran Imron (doc/net)

BENGKULU, WN – Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu senilai Rp 15 milyar lebih dengan tersangka Mufron Imron, hingga kini masih terus bergulir dan dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Direskrimsus Polda Bengkulu menargetkan pemberkasan tahap I dapat dituntaskan dalam waktu dekat agar bisa segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

Disampaikan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono melalui Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombes Pol Dolifar Manurung, Senin (17/5) siang di Mapolda Bengkulu, bahwa pemeriksaan terhadap Mufron Imron sebagai tersangka masih di sekitar aliran dana. Namun, saat disinggung terkait keterangan dari Mufron, Dolifar belum bisa membeberkannya. “Nanti kita lihat di persidangan,” elaknya. Ia juga enggan mengungkap siapa saja pihak yang diduga menikmati hibah tersebut.

Penasehat Hukum Mufron Imron, Hanafi Pranawijaya, SH mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut kliennya bersikap kooperatif. Mufron juga tak menampik beberapa pertanyaan penyidik yang masih fokus ke aliran dana. Namun soal materi pertanyaan dan jawaban, Hanafi enggan membeberkan lebih dalam.

“Ada 15 pertanyaan. Masih menyambung pemeriksaan sebelumnya tentang aliran dananya. Yang jelas pak Mufron kooperatif. Tidak ada bantahan. Memang ada aliran dana yang dipakai pribadi. Ia tak menyebut keterlibatan pihak lain. Tapi nanti kita lihat di persidangan,” ujarnya.

Disinggung soal permintaan penangguhan penahanan, Hanafi mengatakan belum ada tanggapan dari Polda Bengkulu. “Belum ada tanggapan. Tapi kita masih menunggu perkembangan,” imbuhnya. Hanafi mengatakan, sejumlah aset Mufron juga belum disinggung terlalu jauh dalam pemeriksaan. Namun ia memastikan sejumlah aset yang disebut-sebut seperti rumah pribadi di Kota Bengkulu merupakan aset yang sudah dimiliki Mufron sebelum perkara korupsi KONI ini membelitnya.

Seperti diketahui, melansir pemberitaan RRI.co.id, kerugian negara dalam perkara ini, berdasarkan hasil perhitungan BPKP Bengkulu, mencapai Rp 11,1 milyar. Kepala BPKP Bengkulu Iskandar Novianto menjelaskan, dalam hasil auditnya BPKP sudah mengelompokkan anggaran yang bisa diterima pertanggungjawabannya dan mana yang tidak alias harus dipertanggungjawabkan.

Ia menyebut, dari anggaran hibah Rp 15,014 milyar, uang yang dapat diterima keterangan atau laporannya hanya sekitar Rp 3,8 milyar. Sisanya harus dikembalikan. “Rp 11 milyar lebih itu harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Terkait hasil audit itu, Iskandar menilai adanya tugas pengendalian internal yang tidak bagus, sehingga tata kelola keuangan dana hibah ke KONI itu tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mestinya, kata Iskandar, setiap transaksi atau belanja tercatat dan jelas dasar hukumnya. “Penerimaan uang itu harus dicatat dimana, setiap pembayaran itu harus ada pengajuan dan dasarnya apa. Lalu bukti-bukti pengajuan dan penggunaan anggaran itu harusnya ada. Nah di KONI itu sangat lemah. Ini yang harus dibenahi,” urainya.

Tak hanya soal administrasi dan tata kelola, menurut Iskandar, sumber daya manusia di KONI juga perlu dibenahi dan dievaluasi. Apalagi ini menyangkut uang negara. “Karena ini uang negara, tidak bisa dilepas begitu saja. Harus dicek SDM-nya bagaimana? SOP-nya bagaimana? Jangan-jangan tidak siap,” tegasnya.

Menurut Iskandar, temuan BPKP dalam auditnya sudah mencakup semua pos. Bahkan ada yang diduga fiktif. Seperti belanja suplemen, peralatan, tryout yang ternyata tidak ada, namun ada tertera dalam laporan belanja. Termasuk belanja makan dan minum rapat-rapat. “Yang besar-besar misalnya belanja bantuan ke Cabang Olahraga (Cabor) yang mencapai Rp 4 milyar. Ternyata yang direalisasikan hanya sekitar Rp 60 juta. Jadi setiap pos anggaran ada saja masalahnya dengan varian yang berbeda,” pungkasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here