Beranda Daerah Diduga Konflik Internal, Kantor Dewan Ditutup Sementara

Diduga Konflik Internal, Kantor Dewan Ditutup Sementara

307
0
BERBAGI
Kantor DPRD Humbahas tampak kosong (dok/WN)

Bupati – Ketua DPRD Vs 5 Fraksi

HUMBAHAS, WN – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diketahui sepakat menutup sementara kantor Sekretariat DPRD mulai Sabtu 25 Juni 2021 lalu.

Hal ini dibenarkan oleh anggota Dewan dari partai Perindo, Guntur Simamora kepada wartawan, Sabtu (3/7) kemarin. Guntur menduga terjadi persengkongkolan antara Ketua DPRD, Bupati dan Plt Sekertaris DPRD (Sekwan) yang membuat anggota Dewan tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya.

Hal ini karena Plt. Sekwan tidak mau memfasilitasi kegiatan lembaga DPRD, yang terkesan atas perintah Bupati dan Ketua DPRD disinyalir sengaja untuk melumpuhkan total pelaksanaan tugas, fungsi, dan alat kelengkapan DPRD.

Menurutnya, awalnya pada rapat Paripurna pembahasan LPJ Bupati Humbahas tahun 2020, 12 anggota DPRD mengusulkan pembahasan LPJ mengenai pembentukan Pansus termasuk usulan pembentukan Pansus Penanggulangan Covid-19 dan Pansus pengelolaan asset Daerah.

Namun, Ketua DPRD menghalang-halangi dan tidak membawa usulan anggota DPRD tentang pembentukan Pansus tersebut ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan. Akibat kejadian tersebut, pada Maret 2021 sebanyak 14 orang anggota DPRD melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Humbahas.

Berlanjut pada tanggal 19 April 2021 dalam rapat Paripurna LKPJ Bupati tahun 2020, beberapa anggota DPRD interupsi dan mengatakan bahwa rapat Paripurna telah melanggar aturan karena keterlambatan dari batasan waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 30 Maret 2021.

Kemudian 5 fraksi yakni, Hanura 3 orang, Nasdem 3 orang, Fraksi Persatuan Solidaritas 2 orang, Gerinda dan Demokrat 2 orang serta fraksi Golkar 4 orang, mengusulkan mau melanjutkan rapat Paripurna dengan catatan agar pimpinan rapat diberikan kepada pimpinan lainnya yaitu Wakil Ketua, namun tidak ditanggapi.

Alhasil, merekapun menyampaikan mosi tidak percaya serta melakukan aksi walk out dari sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol. Diduga, Bupati memerintahkan Ketua DPRD membuat SK baru pelaksanaan reses masa sidang kedua untuk 11 anggota DPRD dari 25 anggota DPRD yang tidak ikut mengajukan mosi tidak percaya.

Dengan demikian, hilanglah hak 14 orang Dewan lainnya dalam melaksanakan reses. 14 Anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya ini akhirnya memutuskan untuk tidak hadir pada tanggal 20 April 2021 dalam rapat tentang RPJMD tahun 2021 – 2026.

Sementara itu, pada rapat tentang RPJMD tahun 2021 – 2026, Bupati Humbahas Damar Banjarnahor hadir pada rapat di ruang Ketua DPRD, yang juga dihadiri 7 orang anggota fraksi PDI-P, 1 orang dari fraksi Persatuan Solidaritas, 1 orang fraksi Gerindra-Demokrat, dan 1 orang anggota fraksi Golkar.

Dalam rapat pada point (4) Bupati Humbang Hasundutan diduga memerintahkan Ketua DPRD membatalkan SK pelaksanaan Reses masa sidang kedua DPRD Kabupaten Humbahas tahun 2021 untuk 25 orang anggota dewan.

Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Humbahas telah menyelesaikan pembahasan 5 Ranperda bersama pemerintah dan Ketua Bapemperda. Dan hasilnya telah disampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Humbahas atas selesainya pembahasan 5 Ranperda bersama pemerintah. Setelah masuknya rekomendasi dari ketua Bapemperda maka pimpinan DPRD mengadakan rapat USPIM bersama Ketua fraksi dan Ketua AKD lainnya tentang pembahasan jadwal rapat Banmus.

Pada tanggal 19 Mei 2021 diadakan rapat USPIM besama dengan Ketua-ketua Fraksi dan ketua AKD lainnya. Sesuai dengan pasal 126 Tata Tertib DPRD Kabupaten Humbahas tentang rapat Banmus apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 4 fraksi maka rapat sah untuk dilanjutkan, dan dijadwalkan pada tanggal 31 Mei 2021 tentang penyampaian nota pengantar 5 Ranperda.

Sebelumnya, pada tanggal 28 Mei 2021 telah disampaikan surat undangan kepada Bupati dan seluruh anggota DPRD, namun surat undangan tersebut tidak lagi difasilitasi (diagendakan) oleh Sekretariat DPRD dengan tidak memberikan nomor surat masuk dan stempel, sehingga surat undangan tersebut ditolak oleh Pemerintah Daerah. Alhasil, Bupati dan seluruh pegawai sekretariat DPRD tidak ada yang hadir untuk memfasilitasi rapat Paripurna tersebut, yang dipertanyakan peserta rapat.

Kemudian, pimpinan rapat menanyakan kepada peserta rapat tentang hal tersebut, namun tidak adanya penjelasan yang jelas, maka rapat mengusulkan agar menutup sementara ruangan sekretariat DPRD Humbahas yang disetujui oleh peserta rapat.

Atas kejadian tersebut, 14 orang anggota DPRD melakukan konsultasi ke Biro Otonomi Daerah (Otpda) Provinsi Sumatera Utara. “Pada saat itu Plt. Sekretaris DPRD, Pantas Purba masih mau memfasilitasi surat menyurat, namun pada tanggal 24 Mei 2021 Bupati mencopot Plt. Sekretaris DPRD,” ujar Guntur Simamora. Dan sebagai penggantinya, Bupati mengangkat Makden Sihombing sebagai Plt. Sekretaris DPRD yang baru.

Untuk menyikapi persoalan ini maka Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Humbahas melakukan rapat untuk menyusun agenda sidang khusus terkait pelanggaran tata tertib DPRD oleh ketua DPRD. Namun sidang tersebut tersebut tidak dapat terlaksana karena Plt. Sekwam dan staf ASN lagi-lagi tidak memfasilitasi rapat tersebut.

Karena BK DPRD tidak difasilitasi dalam melakukan tugas, sehingga pimpinan DPRD Marolop Manik melayangkan surat sebanyak 2 kali kepada Bupati Humbahas agar Plt. Sekwan melaksanakan tupoksinya untuk memfasilitasi agenda kerja BK. Namun sangat disayangkan, Bupati juga tidak merespon surat tersebut.

Untuk menindaklanjuti agenda sidang khusus BK terkait pelanggaran tata tertib DPRD oleh Ketua DPRD yang tertunda beberapa kali, maka pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021, BK kembali mengadakan rapat untuk menyusun jadwal dan agenda sidang khusus.

Namun sangat disayangkan bahwa dalam rapat ini Plt. Sekwan Makden Sihombing mengatakan bahwa ia kembali tidak bersedia memfaslitasi agenda kerja BK DPRD tersebut. Sehingga BK tidak dapat melanjutkan agenda sidang khusus untuk menyikapi pengaduan 14 anggota DPRD ke BK.

Dalam hal ini disinyalir bahwa Plt. Sekwan telah bersekongkol dengan Ketua Dewan dan Bupati untuk melumpuhkan BK DPRD. Semenjak persoalan ini terjadi telah mengakibatkan lembaga DPRD dan alat kelengkapan DPRD lumpuh total.

“Fungsi DPRD jelas tidak lagi dapat melakukan tugas dikarenakan Plt. Sekretaris DPRD tidak mau memfasilitasi kegiatan lembaga DPRD yang terkesan atas perintah Bupati dan bersekongkol dengan Ketua DPRD,” pungkas Guntur.(cls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here