Beranda Daerah Bengkulu Diduga Terlibat Kasus Korupsi Benur, KPK Diminta Tangkap Gubernur Bengkulu

Diduga Terlibat Kasus Korupsi Benur, KPK Diminta Tangkap Gubernur Bengkulu

100
0
BERBAGI

JAKARTA, WN – Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya, Forum Masyarakat Anti Korupsi Bengkulu, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (7/10/2021) lalu.

Mereka menuntut lembaga antirasuah itu segera menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan Rohidin dalam kasus korupsi benur atau benih lobster di Bengkulu, yang sudah menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Edi Pramono membeberkan poin-poin tuntutannya di KPK yakni, segera memeriksa dan menangkap Gubernur Bengkulu terkait izin ekspor benur yang ada di Provinsi Bengkulu. KPK juga diminta bersikap profesional terkait pengusutan kasus izin ekspor benur yang ada di Provinsi Bengkulu.

Lalu, massa juga meminta agar Dewan Pengawas KPK segera memeriksa semua penyidik yang melakukan pemeriksaan terkait izin ekspor benur yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurut Edi, diduga kuat adanya indikasi suap kepada penyidik KPK terkait pemeriksaan kasus izin ekspor benur di Provinsi Bengkulu.

“Mendesak KPK yang ditugaskan di Provinsi Bengkulu untuk ditarik kembali, bilamana tidak ada pengusutan kasus korupsi yang ada di Bengkulu, karena diduga kuat oknum KPK yang ditugaskan di Bengkulu hanya terkesan menakut-nakuti para pejabat yang ada di Bengkulu demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok,” ungkap Edi Pramono via telepon WhatssApp kepada awak media.

“Intinya, tuntutan yang kita sampaikan terkait benur Gubernur Bengkulu itu, kita juga menyampaikan dokumen-dokumen berkaitan dengan kasus,” lanjut Edi Pramono.

Edi Pramono menegaskan, pihaknya akan menggelar aksi lebih besar lagi apabila tuntutannya ke KPK tidak dipenuhi. Selain menggelar aksi, pihaknya juga menyampaikan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan keterlibatan Gubernur Bengkulu dalam kasus yang telah menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama yang memiliki tambak di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Edi Pramono menyatakan, dokumen-dokumen yang disampaikan telah diterima oleh KPK yang dituangkan dalam kuitansi tanda terima dokumen. “Kalau berkas atau dokumen kita tidak ditanggapi, kami akan datangi lagi (KPK). Dokumen itu berkaitan dengan dugaan korupsi benur di Bengkulu,” tutup Edi Pramono.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here