Beranda Daerah Bengkulu Dinilai Bungkam Kebebasan Pers, Ratusan Insan Pers Minta Gubernur Cabut Pergub Nomor...

Dinilai Bungkam Kebebasan Pers, Ratusan Insan Pers Minta Gubernur Cabut Pergub Nomor 31

70
0
BERBAGI

Massa Juga Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi kerjasama Media di Tiap OPD

BENGKULU, WN – Ratusan para pengusahan media dan wartawan yang tergabung dalam Forum Media Masa Bengkulu (FMMB) kembali melakukan aksi damai ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dan juga Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Senin (11/04/2022) lalu.

Dimulai dengan long march dari balai wartawan menuju kantor DPRD Provinsi Bengkulu, tujuan dari Forum Media Masa Bengkulu tersebut hanya menanyakan bagaimana keputusan Hearing dua minggu yang lalu (29/03/2022), tentang Pergub Nomor 31 Tahun 2021.

Diketahui, dalam Hearing tersebut, FMMB meminta agar Dewan mengundang pihak – pihak terkait, juga akan menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu, jika dari hasil Hearing Komisi 1 terkait Pergub 31 tahun 2021 ada pelanggaran Undang Undang, namun sampai saat ini, belum ada jawaban dari Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu.

FMMB masuk dan langsung bertemu dengan Komisi 1. Dalam penyampaiannya, Sri Rezeki mengatakan, yang jelas dari Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu sudah memanggil pihak Komisi dan Biro Hukum yang menyebabkan sumber draf terbitnya Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tersebut yang memberatkan para pengusaha media di pasal 15, buktinya pergub tersebut menurut tuntunan FMMB ini bertentangan dengan UU PERS NO 40.Tahun 1999 dan Kebebasan Pers.

“Yang jelas setelah kami pelajari, kami sudah memberikan pelajaran, saran dan petunjuk, untuk segera melakukan pengajian terhadap pergub tersebut,” ujarnya.

Usia melakukan demo di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, FMMB kembali melanjutkan ke titik kedua di kantor Gubernur Bengkulu. Sesampai di kantor Gubernur, para wartawan melanjutkan orasinya, mereka menuntut beberapa hal, yaitu agar Gubernur Provinsi Bengkulu mencabut kembali Pergub No. 31 Tahun 2021.

Alasannya :

a. Karena dalam proses perencanaan, penyusunaan pembahasan, penetapan,dan pengundangan bertentanggan dengan peraturan yang lebih tinggi, Yaitu:

1. UU No 23 tahun 2014

2. UU No 12 tahun 2011

3. Peraturan Presiden no 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan.

4. Peraturan Mendageri NO 80 tahun 2015 JO permendageri No 120 tentang produk hukum Daerah.

5. UU Nomor 40 Tahun 1999

6. Permendagri 13 Pasal 25 Tahun 2011.

b. Terganggunya kerukunaan antar warga insan pers dan perusahaan yang memperkerjakan insan pers.

c. Terganggunya akses insan pers terhadap pelayaanan publik dalam melakukan tugasnya.

d. Media yang baru berdiri/ kecil tidak memiliki kesempatan untuk berkarya (Bekerja sama terhadap Pemerintah Provinsi).

e. Hapuskan aturan verifikasi Kerjasama media dan Syarat UKW Dewan Pers.

f. Menolak segala bentuk pembungkaman Kebebasan Pers.

Permintaan :

1. Bekukan anggaran publikasi sebelum ada keputusan hukum yang jelas terhadap Pergub Nomor 31 Tahun 2021.

2. Transparasi anggaran Publikasi kerjasam media di masing-masing OPD.

3. Penyegaran di dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu.

4. Normalisasi media center

5. Standar Kerjasama Media seharusnya hanya berdasarkan NIB dan pajak.

6. Seluruh Media di Bengkulu yang legalitas perusahaannya lengkap maka media tersebut berhak dan mendapatkan dana publikasi.

Setelah berapa menit orasi di depan kantor Gubernur, dari perwakilan Pemprov langsung menemui langsung FMMB, dalam hal tersebut Asisten II pemprov Bengkulu langsung menyampaikan, ‘karena proses pergub ini produk hukum yang sah, maka pihaknya akan mengkaji yang memerlukan berbagai masukkan dan akan dikonsolidasikan dengan Mendagri’.

“Yang jelas, kami minta waktu untuk mengkaji apakah pergub tersebut menyalahi atau tidak. Dan yang jelas kami belum bisa memberikan keputusan. Yang pasti ini jadi perhatian dari kami, dan pergub ini tidak akan merugikan pihak manapun,” ujar Asisten II Fahriza Razie.

Korlap Forum Media Masa Bengkulu (FMMB) Ajang Sumitro menjelaskan, aksi demo yang dilakukan kawan – kawan wartawan di kantor Gubernur ini adalah aksi yang kedua dilakukan, karena pada aksi pertama diterima oleh asisten II Provinsi Bengkulu, juga langsung didamping plt kadis Kominfo Provinsi Bengkulu.

“Tuntutan kami diterima dan akan dipelajari serta akan memberi jawaban, segera kami kabari kata asisen II. Namun sampai saat ini kabar tersebut belum juga kami terima, dan hari ini kami melanjutkan demo,” ujar Ajang.

Menurutnya, dengan dikeluarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tersebut, Pemprov Bengkulu disinyalir telah mencederai demokrasi dan mengkriminalisasi para pelaku Usaha Media Kecil Mandiri (UMKM) PERS dalam melakukan kerjasama baik dengan pemerintah, bahkan ini juga akan berdampak dengan pihak swasta.

Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur Bengkulu agar dapat mempertimbangkan dan mencabut kembali Pergub tersebut. Dengan memberi peluang kepada para pelaku usaha media kecil mandiri di Provinsi Bengkulu yang baru berkembang. Dan mudah – mudahan aksi ini merupakan bentuk demokrasi PERS di Provinsi Bengkulu yang beretika serta bermartabat dalam menjalankan profesinya sesuai UU PERS NO.40 Tahun 1999.

“Langkah kita selanjutnya, FMMB akan melaporkan Pergub Nomor 31 tahun 2021 ini ke Mendagri, dan juga ke KPK,” pungkasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here