Beranda Daerah Bengkulu Disebut Melanggar GSP, Dewan Kota ‘Deadline’ Satpol PP Bongkar Pagar Kantor Indomarco

Disebut Melanggar GSP, Dewan Kota ‘Deadline’ Satpol PP Bongkar Pagar Kantor Indomarco

57
0
BERBAGI
Kantor PT Indomarco Bengkulu (doc/net)

BENGKULU, WN – DPRD Kota Bengkulu memberikan tenggat waktu hingga tanggal 7 Juni 2021 kepada Satpol PP untuk membongkar pagar kantor PT Indomarco yang terletak di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, yang dinilai melanggar Garis Sepadan Pagar (GSP). Pasalnya, Dewan menilai dalam tiga bulan terakhir belum ada tindakan nyata dari Satpol PP Kota Bengkulu untuk melaksanakan rekomendasi ini.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi, Rabu (2/6) kemarin mengatakan tidak ada alasan bagi Satpol PP untuk tidak membongkar pagar kantor PT. Indomarco tersebut, karena menurutnya jelas melanggar Perda Kota Bengkulu Nomor 8 tahun 2018 tentang bangunan.

“Ada kesan di masyarakat bahwa Dewan seolah-olah menutup mata dengan persoalan ini. Jelas bahwa pagar PT. Indomarco melanggar GSP, jelas melanggar Perda. Jangan sampai ada asumsi pembiaran terhadap sebuah pelanggaran,” kata Teuku.

Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya Nuzul, SE menyesalkan belum ada tindakan dari Satpol PP sampai saat ini, sebab hasil RDP yang dilakukan sejak bulan Maret lalu, Dewan sudah merekomendasikan pembongkaran pagar tersebut.

“Rapat sudah dilakukan sejak bulan Maret, rekomendasi jelas pembongkaran pagar tersebut. Kenapa sampai sekarang belum juga dilaksanakan,” sesalnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasatpol PP Kota Yusrizal mengatakan pihaknya belum membongkar pagar PT. Indomarco lantaran belum ada koordinasi resmi dari Dinas PUPR yang memiliki kewenangan mengenai IMB. Selain itu, pihaknya juga merasa belum memiliki dasar hukum pembongkaran yakni Perda.

“Kita tidak memiliki Perda mengenai GSP dan GSB. Kami sudah minta ke Dinas PUPR, namun sampai sekarang tidak diberikan. Kami mau melakukan tindakan pembongkaran, namun tidak ada payung hukumnya. Kami bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya dilansir nuansabengkulu.

Namun, anggota Komisi 1 lainnya Kusmito Gunawan justru menjelaskan hal sebaliknya. Menurut Kusmito, Kota Bengkulu sudah memiliki Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang Bangunan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai GSP dan GSB sehingga tidak ada alasan bagi OPD teknis tidak memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tupoksinya. Ia juga memastikan Dewan akan berada di belakang Satpol PP dan Dinas PUPR dalam menegakkan aturan dan menindak tegas pelanggaran.

“Tadi disebutkan mengenai PPNS. Tidak ada dalam aturan yang menyebutkan PPNS itu bekerja memantau Perda. Kalau alasannya belum memiliki Perda yang mengatur tentang GSP dan GSB jelas itu mengada-ada. Sudah sejak tahun 2018 kita punya Perda yang mengatur tentang bangunan. Pertanyaannya adalah kapan OPD teknis membongkar pagar itu?,” tutup Kusmito.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here