Beranda Daerah Bengkulu Gelar Bimtek, Pemkab BS Dorong Pengelolaan BMD Yang Lebih Baik

Gelar Bimtek, Pemkab BS Dorong Pengelolaan BMD Yang Lebih Baik

56
0
BERBAGI

Kejari Didaulat Jadi Narasumber

BENGKULU SELATAN, WN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penguatan peran, fungsi dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada OPD di bawah naungan Pemkab BS.

Bimtek dibuka langsung Penjabat Sekretaris Daerah (Sesda) BS, Sukarni di gedung Reptaloka, Selasa (18/1). Sukarni mengatakan, tata kelola barang milik daerah di Kabupaten BS masih jadi masalah yang belum terselesaikan.

“Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan barang milik daerah tergantung kemauan dan kesiapan serta tekad para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Untuk itu sambungnya, pengurus barang agar benar- benar memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga bisa meminimalisir temuan dari para auditor BPK. Sebab, pengelolaan barang milik daerah ini bukanlah hal yang sepele. Baik buruknya pengelolaan barang milik daerah akan berimbas pada akuntabilitas dari instansi pemerintahan.

“Ini sangat penting, sangat urgent sekali dan perlu perhatian khusus sehingga kedepannya pengelolaan barang jadi lebih baik,” ujar Sukarni.

Menurutnya, dengan adanya Bimtek ini diharapkan kedepannya pengelolaan barang khususnya di seluruh OPD jadi lebih baik dan tertib administrasi. Hal ini menjadi salah satu indikator dari penilaian kinerja Pemkab BS guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedepannya nanti.

“Yang mana harus kita perbaiki maka kita perbaiki. Dimana yang belum, maka harus kita lakukan dalam hal pengelolaan barang milik daerah ini. Saya minta seluruh peserta Bimtek bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan, agar memahami mekanisme pengelolaan barang milik daerah dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kejari BS Nauli Siregar yang menjadi narasumber pada kegiatan ini berharap para petugas pengelola barang milik daerah, melakukan pendataan, pencatatan barang milik daerah sebaik mungkin.

“Dimulai dari petugas pengelola barang milik daerahnya. Para pemangku kebijakan di masing-masing instansi harus lebih aktif mengontrol dari laporan yang disampaikan petugas pengelolaan barang milik daerah dan menindaklanjuti laporan tersebut hingga benar-benar tertib administrasi,” pungkasnya.(adv/dpi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here