Beranda Daerah Bengkulu Tahan Ijazah Disebut-Sebut Kebijakan Resmi Pemprov, Gubernur Bengkulu Dituntut Minta Maaf

Tahan Ijazah Disebut-Sebut Kebijakan Resmi Pemprov, Gubernur Bengkulu Dituntut Minta Maaf

121
0
BERBAGI
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah

Agustam Rachman : Selesaikan Persoalan Ijazah Tanpa ‘Tebusan’ !!

BENGKULU, WN – Pasca mencuatnya kasus penahanan ijazah sejumlah siswa oleh beberapa SMA/SMK negeri di Bengkulu, bahkan hingga menjadi isu nasional, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hingga kini belum memberikan tanggapan resmi mengenai hal ini.

Bahkan, salah seorang pengamat sosial di Bengkulu, Agustam Rachman menuntut Rohidin untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kasus yang disebabkan adanya tunggakan SPP siswa tersebut.

Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan jenjang pendidikan SMA/SMK tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Apalagi hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan ‘janji politik’ Rohidin saat kampanye Pilgub Bengkulu 2020 lalu yang akan membebaskan biaya SPP siswa.

18 Program Rohidin – Rosjonsyah Saat Pilgub Bengkulu 2020

Tak hanya itu, Agustam juga meminta Rohidin agar segera bertindak menuntaskan persoalan tersebut dengan memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyerahkan semua ijazah yang tertahan kepada para siswa yang berhak menerima.

Agustam juga menanggapi klarifikasi yang disampaikan pihak Pemprov Bengkulu, dimana dirinya mendapati fakta bahwa, kebijakan menahan ijazah tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah provinsi.

“Atas klarifikasi yang disampaikan pihak Pemda Provinsi Bengkulu sehubungan dengan ditahannya ijazah-ijazah alumni SMU/SMK di Provinsi Bengkulu oleh pihak sekolah, yang pertama dari klarifikasi pertama pihak pemda provinsi itu kami mendapatkan fakta bahwa kebijakan menahan ijazah itu kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu, itu adalah kebijakan resmi,” sebutnya.

“Yang kedua, kami ingin menanyakan apa yang menjadi dasar hukum pungutan yang judulnya untuk menebus ijazah itu, apa dasar hukumnya?,” tanya Agustam.

Kritik SMKN 6, Pertanyakan Dasar Hukum Pengalihan Uang Tebusan Walikota Untuk Sumbangan ke Siswa

Selain itu, ia juga mempersoalkan rencana pihak SMKN 6 Kota Bengkulu yang akan mengalihkan uang dari Walikota Bengkulu Helmi Hasan sebesar Rp 5 juta, yang sebelumnya diberikan untuk menebus ijazah 4 siswa, dan diterima langsung oleh kepala sekolah SMKN 6 Syarifin Efendi.

“Yang ketiga, kemarin itu ada uang 5 juta dari pak Walikota untuk menebus ijazah siswa, diterima oleh kepala sekolah, tadi pihak Pemda Provinsi Bengkulu mengatakan uang 5 juta itu akan diberikan kepada siswa yang tidak mampu, apa dasar hukumnya pengalihan kepada siswa tidak mampu uang dari pak Walikota Rp 5 juta itu, apa dasar hukumnya?,” terang Agustam.

Menurutnya, uang tersebut merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, tidak bisa seenaknya digunakan. “Ini uang negara loh, bukan seperti kita pergi ke pasar niatnya mau beli cabe tapi karena cabe tidak ada lalu kita beli jengkol, bukan seperti itu. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, uang negara itu berapapun jumlahnya sudah jelas peruntukannya apa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Agustam turut meminta transparansi uang yang dihasilkan dari tebus – menebus ijazah tersebut, disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia mengingatkan jangan sampai ada indikasi korupsi.

“Keempat, yang ingin kami sampaikan Pemda Provinsi harus membuka kepada publik berapa sebetulnya pungutan yang judulnya untuk menebus ijazah itu, jumlahnya totalnya se-Provinsi Bengkulu, karena kami menduga itu besar. Harus dibuka kepada publik, kalau tidak terbuka maka ada indikasi korupsi di situ, ini uang negara harus hati-hati,” tukasnya.

“Yang terakhir kami menyampaikan kepada Pak Gubernur Rohidin, berhentilah seperti main ketoprak humor ini, segeralah minta maaf dan perintahkan Kadis Diknas dan jajarannya untuk menyerahkan ijazah itu tanpa ada tebus-menebus kepada yang berhak,” demikian Agustam.

Sementara itu, dilansir dari Garuda Daily.com, hingga saat ini belum ada pernyataan yang dikeluarkan Rohidin terkait kasus penahanan ijazah ini. Pihak media pun sudah berupaya meminta klarifikasi, namun belum mendapatkan jawaban.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here