Beranda Daerah Bengkulu KORMI dan Hotel Mercure Diduga Langgar PPKM, Pemerintah Tutup Mata ?

KORMI dan Hotel Mercure Diduga Langgar PPKM, Pemerintah Tutup Mata ?

126
0
BERBAGI
Senator Ahmad Kanedi resmi terpilih sebagai Ketua KORMI Provinsi Bengkulu (doc/net)

Dibuka Wakil Gubernur, Bang Ken Resmi Ketua 

BENGKULU, WN – Kegiatan Musprov Pembentukan Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Hotel Mercure, Sabtu pagi (24/7/2021) diduga melanggar aturan PPKM.

Hal ini langsung menjadi sorotan awak media, pasalnya acara tersebut diduga melanggar surat edaran (SE) Walikota Bengkulu Nomor : 360/22/bpbd/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penghentian kegiatan yang bersifat keramaian / kerumunan.

Namun, hingga hari ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat terkait dugaan pelanggaran ini, baik kepada KORMI sebagai pihak panitia penyelenggara maupun hotel Mercure yang menjadi tempat penyelenggaraan acara ini.

Diketahui, agenda ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah serta dihadiri oleh beberapa tokoh salah satunya Senator DPD RI, Ahmad Kanedi yang juga akhirnya terpilih sebagai Ketua KORMI tingkat Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, saat acara berlangsung pihak hotel Mercure kepada awak media sempat melarang untuk mengambil gambar dan meliput acara ini dengan dalih bahwa ini hanya agenda makan siang yang sudah terjadwal sebelumnya.

“Untuk ruang acara itu kapasitasnya 150 orang sedangkan acara itu jumlah peserta hanya 30 orang. Itu hasil konfirm ke pihak salesnya. Kalau soal peserta kita tidak tahu karena mereka cuma makan siang,” ujar Humas Mercure. Bahkan, GM Hotel Mercure, Paulus sempat memblokir semua nomor wartawan yang ingin mengkonfirmasi kebenaran agenda ini.

Senator Ahmad Kanedi yang akrab disapa Bang Ken saat dikonfirmasi mengklaim bahwa acara tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan covid 19 yang dihadiri 13 orang peserta dan selebihnya dilakukan secara zoom meeting.

“Kita tetapkan Prokes sangat ketat dan bahkan peserta yang hadir pun kurang dari 25 persen dan terukur. Karena kebijakan PPKM ini memang jangan sampai ada kerumunan,” ujar Bang Ken. Ia juga mengaku bahwa kegiatan Pembentukan Pengurus KORMI ini sudah 5 kali diundur karena masa pandemi dan bersyukur kali ini bisa terlaksana dengan lancar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Edison kepada media mengaku tidak ada pemberitahuan dari pihak penyelenggara. Terkait adanya dugaan pelanggaran aturan PPKM dia mengklaim akan menyusuri informasi kegiatan Pembentukan Pengurus KORMI Bengkulu yang dihadiri Anggota DPD RI Ahmad Kanedi. “Pihak hotelnya akan kita tegur dan layangkan surat teguran tentang PPKM,” janjinya.

Dilain pihak, salah satu Ormas Front Pembela Rakyat (FPR) diketahui turut mengecam agenda ini dan mengancam akan turun ke jalan bila aparat terkait dan pemerintah tidak bereaksi.

Menurut Ketua FPR, Rustam Efendi, sudah semestinya para pelanggar dalam Pemberlakuan PPKM Darurat harus diberi sanksi tegas dan tanpa pandang bulu, serta sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat lainnya.

“Kami yakin pihak aparat dan pemerintah Kota Bengkulu tidak tinggal diam, kalau tidak juga bereaksi maka kami yang akan bereaksi. Sebab apa yang dilakukan pihak KORMI dan Hotel Mercure itu melanggar SE Walikota,” tegasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here