Beranda Daerah Bengkulu Mufran CS Didakwa Pasal 3, JPU : Dana Rp 15 M Cair...

Mufran CS Didakwa Pasal 3, JPU : Dana Rp 15 M Cair Dalam Dua Tahap Via Disposisi Gubernur

55
0
BERBAGI
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

BENGKULU, WN – Sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah Koni Tahun 2020 yang menyeret mantan Ketua KONI masa bakti 2019-2021, Mufran Imron dan Bendahara KONI Hirwan Fuadi, Rabu (29/9) pagi dilakukan secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Sidang yang diketuai majelis hakim Fitrizal Yanto ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan ini jaksa melihat pencarian dana hibah tidak dilaksanakan dan disalurkan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kedua orang terdakwa tidak melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati, mestinya dana hibah sebesar Rp 15 milyar ini harus dibelanjakan sesuai dengan NPHD,” ujar JPU Kejati Bengkulu.

Selain itu, dilansir dari RRI, dalam dakwaan JPU mengurai proses dan tahapan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu ke KONI. Diketahui bahwa dana hibah itu cair dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pencairan dilakukan sebanyak 19 kali. Sedang di tahap kedua, pencairan dana dilakukan 18 kali.

JPU Ahlal Hudarahman, SH menyebut, pencairan dana hibah itu dilakukan bersama oleh bendahara KONI Hirwan Fuaddy dan terdakwa Mufran Imron. Prosesnya diawali dengan penandatanganan NPHD antara KONI dan Gubernur. Setelah itu, KONI mengajukan permohonan kepada Gubernur Bengkulu agar dana bisa dicairkan.

“Prosesnya memang seperti itu. Secara legal formalnya KONI memang mengajukan ke kepala daerah. Tapi gubernur tidak dipanggil sebagai saksi. Hanya Kepala BPKAD dan jajarannya yang terkait,” jelas Ahlal terkait ada proses disposisi dan persetujuan Gubernur Bengkulu dalam proses pencairan anggaran.

Diuraikan, pencairan hibah perdana Rp 1,5 milyar di tahap pertama dilakukan pada 27 Januari 2020 oleh BPKAD Provinsi Bengkulu setelah sebelumnya sudah ada disposisi Gubernur yang kemudian ditindak-lanjuti oleh jajaran terkait di BPKAD. Setelah melalui tahapan-tahapan itu, dana hibah dicairkan 19 kali.

Setelah pencairan pertama di tanggal 27 Januari, pencairan kedua dilakukan pada 29 Januari 2020 senilai Rp 500 juta. Pencairan ketiga tanggal 31 Januari 2020 Rp 500 juta; Keempat tanggal 3 Februari senilai Rp 1 milyar; kelima tanggal 6 Februari 2021 Rp 1,5 milyar; keenam (7 Februari Rp 500 juta); ketujuh (11 Februari 2021, Rp 250 juta; kedelapan, 12 Februari (Rp 500 juta); kesembilan 17 Februari Rp 250 juta.

Pencairan ke sepuluh masih di bulan Februari tertanggal 20 sebesar Rp 700 juta; kesebelas tanggal 21 Februari Rp 300 juta; kedua belas tanggal 26 Februari Rp 300 juta; ketiga belas, 2 Maret Rp 500 juta; ke-14 tanggal 6 Maret, Rp 550 juta; ke-15, 9 Maret Rp 200 juta; ke-16, 12 Maret Rp 500 juta; ke-17, 16 Maret, Rp 205 juta; ke-18, 21 Maret Rp 100 juta; ke-19, 27 Mei Rp 9 juta.

“Total dana hibah yang dicairkan di tahap pertama periode 27 Januari sampai 27 Mei 2020 itu adalah Rp 9.814 milyar,” sebut Ahlal.

Berdasarkan NPHD Nomor:900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020, anggaran tahap I itu diperuntukkan untuk belanja 16 item, di antaranya: jasa pengurus dan staf Sekretariat KONI Bengkulu Rp 200 juta lebih; belanja listrik, speedy Rp 10 juta; belanja perjalanan luar daerah Rp 200 juta; belanja bantuan cabor untuk kejurnas, kejurwil, kejurda dll Rp 950 juta; belanja reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp 3,9 milyar; belanja PON XX Rp 3,850 milyar dan persiapan PORPROV Rp 500 juta.

Adapun di tahap kedua, dana yang disetujui adalah sebesar Rp 5,2 milyar yang dicairkan dalam 18 kali pengajuan. Yakni sejak 19 Juni Rp 1 milyar dan terakhir di tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp 100 juta.

Alokasi dana tahap II itu direncanakan untuk 21 item belanja, diantaranya: jasa pengurus dan Sekretariat KONI Rp 734 juta; belanja BBM Rp 30 juta; belanja makan minum rapat Rp 70 juta; SPPD dalam dan lua daerah pengurus Rp 500 juta; belanja publikasi dan dokumentasi Rp 250 juta; belanja bantuan cabor Rp 567 juta; belanja peningkatan SDM pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit Rp 60 juta; perlengkapan kantor KONI Rp 50 juta; persiapan PON XX Rp 7 milyar; untuk PORPROV Rp 1,7 milyar; belanja RAT Rp 60 juta.

Ahlal mengatakan, pencairan hibah setiap tahapan ada ketentuan teknisnya. Untuk tahap kedua bisa dilakukan setelah ada SPJ penggunaan tahap I atau sudah ada hasil audit Inspektorat. Berdasarkan BAP, kata Ahlal, tahap kedua mengacu ke teknis ada hasil audit. Hanya saja, kata dia, bahasa yang digunakan bukan hasil audit tapi laporan. “Jadi bahasa keuangan dan hukum itu beda. Tapi silakan nanti ikuti persidangan supaya jelas,” kata Ahlal.

Ahlal menyebutkan, dana hibah di tahap I maupun tahap II itu tidak dikelola dan dipergunakan oleh terdakwa Mufran Imron dan saksi Hirwan Fuaddy sebagaimana di atur dalam naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Melainkan dipergunakan untuk kepentingan mereka pribadi.

“Bahwa dari Rp 15.014.000.000.- total anggaran Dana Hibah KONI yang telah dicairkan dan diterima oleh KONI, hanya senilai Rp 3.832.199.622.- yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Hirwan Fuaddy dengan bukti pengeluaran yang benar,” kata JPU Ahlal.

Usai membacakan dakwaan sidang akan dilanjutkan, pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dan atas kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 11 milyar lebih berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Bengkulu.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here