Beranda Nasional OTT 22 Tersangka, Bupati ‘Cantik’ Probolinggo dan Suami Diamankan KPK

OTT 22 Tersangka, Bupati ‘Cantik’ Probolinggo dan Suami Diamankan KPK

319
0
BERBAGI
Bupati Probolinggo dn suami

JAKARTA, WN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dari 22 orang diantaranya PTS selaku Bupati Probolinggo 2 periode (2013-2024) serta HA selaku Anggota DPR RI 2 periode (2014-2024) dan pernah juga menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2013 yang merupakan suami PTS.

Turut diamankan uang tunai senilai Rp 362,5 juta dari tangan Pasutri ini

Dalam kegiatan tangkap tangan yang berlangsung pada hari Senin, 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB tersebut, Juru Bicara KPP, Ali Fikri, mengatakan tim KPK mengamankan 10 orang di beberapa lokasi di wilayah Probolinggo.

“Seperti, di Jawa Timur yakni PTS, HA, DK (ASN – Camat Kranjengan), SO (ASN – Pejabat Kades Karangren), PR (ASN – Camat Kraksaan), IS (ASN – Camat Banyuayar), MR (ASN – Camat Paiton), HT (ASN – Camat Gading), serta PJK dan FR selaku Ajudan,” ungkapnya dalam keterangan rilisnya, selasa (31/00/2021).

Lanjutnya, perkara ini bermula dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan 27 Desember 2021 kemudian dilakukan pengunduran jadwal. Sehingga terhitung sejak 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari ASN di Pemkab Probolinggo yang pengusulannya melalui Camat,” katanya.

Dalam prosesnya terdapat persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari HA sebagai representasi PTS dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama dan diwajibkan menyetor sejumlah uang.

“Para calon Pejabat Kepala Desa diwajibkan menyetorkan sejumlah uang dengan tarif sebesar Rp 20 juta untuk menjadi Pejabat Kepala Desa, ditambah upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar,” jelasnya.

Pada tangkap tangan ini sambungnya, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp 362,5 juta yang dkumpulkan melalui Camat dari setoran para ASN calon kepala desa.

“KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka,18 orang diduga sebagai pihak pemberi yaitu SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, dan SD serta 4 orang sebagai penerima yaitu HA, PTS, DK, dan MR,” terangnya.

Mereka sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan HA, PTS, DK dan MR sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap HA di Rutan KPK pada Kavling C1, PTS di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK di Rutan Polres Jakarta Pusat, MR di Rutan Polres Jakarta Selatan, dan SO di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021.

Kemudian, KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal tersebut sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya.

“Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik,” pungkasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here