Beranda Daerah Bengkulu Perda Penetapan APBD Mukomuko 2021 Disahkan, Ali Saftaini : Defisit Rp 13...

Perda Penetapan APBD Mukomuko 2021 Disahkan, Ali Saftaini : Defisit Rp 13 M

245
0
BERBAGI

MUKOMUKO, WN – Setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko tahun 2021 disahkan.

Pengesahan APBD Mukomuko 2021 melalui rapat paripurna DPRD Mukomuko di ruang gedung DPRD Mukomuko, Kamis siang (14/1/2021) ini, direkam dengan video dan disiarkan langsung melalui akun media sosial milik M.Ali Saftaini, SE selaku Ketua DPRD Mukomuko sekaligus pimpinan rapat.

Ali Saftaini menyampaikan, APBD tahun 2021 yang diketuk palu sebesar Rp 908 milyar, selisih Rp 14 miliar dari hasil pembahasan sebelumnya yakni sebesar Rp 894 milar lebih.

Sedangkan untuk total rincian belanja yang tertuang dalam APBD Mukomuko tahun ini, sebesar Rp 922 milyar lebih, artinya masih defisit sebesar Rp 13 miliar.

“APBD Mukomuko tahun 2021 yang telah disahkan ini masih terdapat defisit sebesar Rp 13 miliar. Namun, itu merupakan hal biasa. Kita yakin defisit itu dapat ditutupi dari pembiayaan masuk ke Kas, seperti Silpa,” jelas Ali Saftaini dalam tayangan video.

Ia juga mengatakan, sidang paripurna APBD tak ada kendala, untuk nilai jumlah APBD sebesar Rp 908 miliar lebih. Menurutnya, adapun skala prioritas yang dianggarkan dalam APBD masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni mendukung majunya visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015 – 2021.

Ali juga menyampaikan, bahwa produk APBD yang baru saja dilakukan pengesahan belum memuat program kerja yang bersifat mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Desember 2020 yang lalu.

“Perlu ditegaskan, penyusunan draf RAPBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemuatan anggaran kegiatan yang bersifat skala prioritas ini akan tetap mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang,” ujarnya.

Masih kata Ali, landasan acuan kegiatan adalah yang dituangkan dalam draf RAPBD tetap berpedoman dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Mukomuko (Musrenbangkab) sebagai simpul penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

”Setelah produk RKPD disetujui kepala Daerah, kemudian tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melanjutkan ke tahap penyusunan KUA-PPAS, kemudian dibahas dalam draf RAPBD. Khususnya produk APBD 2021 ini, masih meneruskan program visi dan misi Bupati yang sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, selaku penerima mandat dan mewakili Bupati, Drs. Marjohan menyampaikan, setelah sidang paripurna pengesahan APBD berlangsung, akan dilanjutkan ke tahap verifikasi Gubernur.

”Setelah ini, segera disampaikan ke Gubernur untuk proses verifikasi. APBD yang baru bisa dibelanjakan setelah verifikasi Gubernur selesai dan permohonan Perda,” pungkasnya.(hbn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here