Beranda Daerah Bengkulu Polemik Rebutan Lahan Kantor PKS, Dua Lawyers ‘Adu Taji’

Polemik Rebutan Lahan Kantor PKS, Dua Lawyers ‘Adu Taji’

296
0
BERBAGI

//Tarmizi : Kata Siapa Sertifikat Tidak Boleh Atas Nama Partai !!

BENGKULU, WN – Polemik atas kepemilikan lahan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu, di jalan Indragiri No.4064, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu terus bergulir bak bola panas.

Dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun TV lokal, Kamis (11/2) pagi, antara pihak dari DPW PKS dan Siswadi yang merupakan mantan pengurus PKS, sama – sama mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut.

Kuasa Hukum PKS, Nuharman mengatakan bahwa lahan tersebut dibeli oleh PKS pada tahun 2009 dari pemilik sebelumnya yaitu Fuadi bin Nur. Menurutnya, pada tahun 2011 PKS membangun sebuah bangunan di atas lahan tersebut, berhubung sebuah partai politik tidak boleh memiliki hak milik bangunan maupun tanah maka tanah dan bangunan tersebut dibangun melalui sebuah Yayasan bernama Yayasan Markas Dakwah.

“Selama 2009 sampai tahun 2017 hak milik tanah yang dibeli itu masih atas nama Fuadi bin Nur, kemudian berdasarkan hasil rapat pengurus PKS periode 2015 – 2020 tanah tersebut harus dibaliknamakan ke salah satu pengurus saat itu dan disepakatilah atas nama Siswadi, karena Siswadi saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPW PKS. Jadi statusnya adalah PKS menitipkan tanah tersebut kepada pak Siswadi, tanah tersebut tidak atas nama Yayasan karena sudah kesepakatan pengurus pada saat itu,” kata Nuharman.

Nuharman juga mengatakan dalam pembelian lahan tersebut, Siswadi tidak pernah bertemu dan bertransaksi dengan Fuadi. Dan uang untuk membeli lahan tersebut merupakan uang dari PKS, bukan uang dari Siswadi.

“Pak Siswadi tidak pernah bertemu dengan pak Fuadi, tidak ada pak Siswadi membayar tanah itu. Uangnya dari PKS dan yang membeli juga PKS,” tambah Nuharman.

Sementara itu, berbeda dari Nuharman, Kuasa Hukum dari Siswadi, Ahmad Tarmizi Gumay mengatakan Siswadi telah membeli lahan tersebut pada tahun 2009 dengan bukti akta jual beli atas namanya sehingga pada tahun 2017 keluarlah sertifikat tanah tersebut atas nama Siswadi.

“Tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) mau mengeluarkan sertifikat atas nama Siswadi jika tidak ada dasarnya yaitu akta jual beli, jelas tertera di dalam sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan akta jual beli pada tahun 2009. Kemudian kami mendapatkan data dari KPU yaitu surat pernyataan dari pengurus PKS bahwa pada bulan oktober 2017 pengurus PKS mengatakan bahwa itu pinjam pakai ke pak Siswadi karena pak Siswadi yang memiliki lahan tersebut,” terang Tarmizi.

Terkait nama dalam setifikat tanah yang menjadi permasalahan tersebut, tidak bisa menggunakan nama partai atau yayasan justru menggunakan nama pak Siswadi, Tarmizi mengatakan bahwa bisa saja sebuah setifikat tanah itu atas nama Partai (PKS) tetapi ini atas nama Siswadi, karena memang yang membeli lahan tersebut adalah Siswadi.

“Loh, kata siapa sertifikat tidak boleh atas nama partai. Kalo yang membeli lahan ini PKS dan dibangun oleh PKS kenapa tidak atas nama PKS,” tutup Tarmizi. (rda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here