Beranda Headline Resmi Laporkan Kades ke Kejari Kaur, Warga Tanjung Aur Beberkan Dugaan Kasus...

Resmi Laporkan Kades ke Kejari Kaur, Warga Tanjung Aur Beberkan Dugaan Kasus Lainnya

244
0
BERBAGI
Perwakilan BPD dan warga menyerahkan laporan ke pihak Kejari Kaur

KAUR, WN – Pasca diberitakan sebelumnya, terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan disinyalir memalsukan data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Senin (21/6/2021) perwakilan BPD dan warga Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje benar-benar merealisasikan rencananya dengan melaporkan Kades Tanjung Aur berinisial SU ke pihak Kejari Kaur.

Sekretaris BPD Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Ali Imron dan anggota BPD Dedi Suryadi, bersama salah seorang warga, Erlan resmi menyampaikan laporan ini kepada Kepala Kejari Kaur cq Kasi Intel Kejari Kaur, di kantor Kejari Kaur Padang Kempas.

“Laporan kami tujukan kepada Kepala Kejari Kaur cq Kasi Intel dan tembusan laporan ditujukan kepada kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu,” kata Dedi.

Menurutnya, kedatangan mereka bertiga di kantor Kejari Kaur disambut dengan baik dan laporan sudah diterima, serta akan ditindaklanjuti seperti yang diharapkan masyarakat.

“Laporan ini kami fokuskan dulu dengan dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Aur pada tahun 2020 dimana menurut temuan kami bahwa sekitar 27 orang penerima BLT-DD rekayasa. Yang kami maksud rekayasa karena orang yang menerima berdasarkan 27 bukti kwitansi ini bermacam – macam alasan, diantaranya meninggal dunia dan tidak lagi berdomisili di desa Tanjung Aur Kecamatan Maje. Ada yang pindah ke Provinsi Lampung, ada yang di dalam Kabupaten Kaur tetapi di luar desa Tanjung Aur,” papar Dedi lagi.

Ditambahkannya, selain laporan hal ini, juga ada hal lain yang  disampaikan warga. Yaitu, temuan terkait harga pembelian material galian C yang diduga tidak sesuai dengan RAB.

“Dimana di dalam RAB Desa Tanjung Aur tahun 2020, yang kami pegang harga pasir senilai Rp 196.000/M3, ditambah biaya lansir Rp 500.000/M3, dengan total Rp 696.000/M3, serta harga batu koral Rp 273.000/M3 ditambah biaya lansir Rp 500.000/M3 dengan total senilai Rp 773.000/M3. Namun dari konfirmasi kami dengan penyuplai material, harga batu mencapai Rp 400.000/M3 dan harga pasir Rp 350.000/M3. Dalam perhitungan kami, harga RAB dan harga beli di lapangan sungguh jauh selisihnya, maka kami akan meminta agar hal ini juga diperiksa,dan bahan acuan RAB sudah kami serahkan ke kantor Kejari Kaur, jelas Dedi.

“Kami bertiga akan selalu membantu pihak aparat untuk mengusut kasus tersebut dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk data yang kami lampirkan dalam surat pelaporan diantaranya, 1 flashdisk berisi rekaman percakapan Kepala Desa dan BPD yang menanyakan cap serta rekaman video percakapan tentang kami menanyakan bantuan BLTDD dan data SPJ tahun 2020 termasuk nama penerima BLTDD,” tambah Ali Imron dan Erlan.

Diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Kades Tanjung Aur belum juga bisa diminta keterangan atau konfirmasinya seputar masalah ini.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here