Beranda Daerah Bengkulu Geruduk DPRD, Ratusan Mahasiswa Tuntut Pemprov Cabut SK Gubernur dan Turunkan Pajak...

Geruduk DPRD, Ratusan Mahasiswa Tuntut Pemprov Cabut SK Gubernur dan Turunkan Pajak BBM 5 %

43
0
BERBAGI

BENGKULU, WN – Massa aksi gabungan mahasiswa pada 11 April 2022 lalu mendesak DPRD Provinsi Bengkulu agar mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: 32a/BPKB /2020 perihal kenaikan pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

SK PBBKB yang diterbitkan Gubernur Bengkulu pada tahun 2020 yang lalu itu membuat kenaikan harga BBM menjadi 10 persen dan massa meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menurunkan menjadi 5 persen.

“Kami menuntut Pemprov Bengkulu untuk mencabut SK Gubernur No. 32a/BPKB /2020 yang berimplikasi pada kenaikan PBBKB menjadi 10 persen dan (Kami) dan menuntut Pemrov Bengkulu untuk menurunkan PBBKB menjadi 5 persen,” bunyi tuntutan massa.

Menanggapi hal tersebut, Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto menyebut jika ia dan anggota dewan yang lain khususnya yang hadir hari ini, akan memperjuangkan aspirasi para mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.

“Sikap kita memperjuangkan aspirasi adik-adik, kita menyerukan ke pusat, karena semua kebijakan ada di pusat, DPRD ini cuma menampung apa yang menjadi tuntutan adik-adik,” jelas politisi Gerindra ini usai menanda tangani tuntutan mahasiswa.

Diketahui, tuntutan massa aksi gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu yang digelar serentak se-indonesia ini sebagai berikut:

  1. Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Mencabut SK Gubernur No. 32a/Bpkb /2020 yang berimplikasi pada kenaikan PBBKB menjadi 10 % dan menuntut Pemrov Bengkulu untuk menurunkan PBBKB menjadi 5%.
  2. Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Polda Bengkulu untuk menindak tegas pihak – pihak yang menimbun BBM bersubsidi.
  3. Agar DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaanya.
  4. Agar DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria.
  5. Agar DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Presiden Jokowi menyatakan sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan 3 periode.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here