Beranda Daerah Bengkulu Situs Bersejarah Peninggalan Belanda Terbengkalai, Pemprov – Pemkot ‘Saling Lempar’ Kewenangan

Situs Bersejarah Peninggalan Belanda Terbengkalai, Pemprov – Pemkot ‘Saling Lempar’ Kewenangan

94
0
BERBAGI
Longsor Bukit Tapak Paderi

BENGKULU, WN – Dua bulan lebih pasca longsornya Bukit Tapak Paderi, di Ujung Karang Kota Bengkulu pada Rabu (17/6/2021) lalu, diketahui hingga kini situs bersejarah peninggalan Kolonial Belanda tahun 1905 ini belum juga dibangun dan terbengkalai.

Usut punya usut, pembiaran kerusakan situs ‘The Orange Bank’, bangunan tugu mirip mahkota untuk memperingati HUT ke-25 Yang Mulia Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda kala itu, disinyalir akibat adanya saling tolak antara pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam kewenangan kepemilikan dan pengelolaan bukit bersejarah itu.

Di pihak Pemprov Bengkulu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Mulyani Toha menyatakan bahwa Tebing Bukit Tapak Paderi itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Bengkulu. “Coba koordinasikan dengan pihak kota,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara, saat dikoordinasikan dengan pihak Pemkot, Wakil Walikota Bengkulu, Dedi Wahyudi dengan singkat menegaskan kalau longsor di Bukit Tapak Paderi itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Alhasil, sikap saling tolak Pemprov dan Pemkot ini praktis mengancam keberadaan bukit dan situs bersejarah tersebut, yang kini kondisinya tinggal separuh, pasca dipapas untuk pembangunan jalan di era Gubernur Bengkulu Hasan Zein, 19 tahun yang lalu.

Melihat tidak adanya koordinasi dan ‘ogah’ berkolaborasi antara Pemprov Bengkulu dengan Pemkot, salah seorang tokoh masyarakat Bengkulu, Benny Suharto menyayangkan jika tidak tercipta koordinasi dan kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kota.

“Terlepas itu menyangkut otonomi daerah, tapi saya rasa untuk Provinsi Bengkulu dari Kabupaten Mukomuko hingga Kaur, berbagai pihak harus punya tanggungjawab. Khusus soal Tapak Paderi yang tebingnya mengalami longsor, kini terkendala soal itu kewenangan kepemilikan apakah areal Pemprov atau Pemkot Bengkulu, ini tentunya menyedihkan,” ujar Bendahara Umum DPP Partai Ummat ini, Senin (06/09/2021) lalu.

Benny juga berharap kepada berbagai pihak, jangan sampai mempolitisir perbedaan kewenangan ini. Dorong pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten agar tetap dalam koordinasi dan berkolaborasi membangun, mengentaskan keterpurukan yang ada. Apalagi kini pademi belum juga berakhir.

“Hal-hal yang krusial seperti pengelolaan situs sejarah dan budaya, ini perlu dipublish agar masyarakat luar tahu, karena ini untuk kemajuan Bengkulu. Jangan soal keburukan, seperti kasus ijazah yang diributkan dan bikin malu kita,” pungkas Benny.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here