Beranda Daerah Bengkulu Tertibkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Desa, PMD Mukomuko Rancang Perbub

Tertibkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Desa, PMD Mukomuko Rancang Perbub

259
0
BERBAGI

MUKOMUKO, WN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, saat ini sedang merancang Peraturan Bupati (Perbub) tentang  tertib administrasi kepegawaian perangkat desa.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko, Gianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Padli kepada awak media, Sabtu, (13/3/2021).

“Ya nanti kita bahas di tingkat bagian hukum Pemda dan difasilitasi Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan harmonisasi, sebelum kita seragamkan dengan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD),” jelasnya.

Menurutnya, bahwa penyusunan Perbub tersebut juga sebagai tindak lanjut dari arahan Kemendagri yang telah mengirim surat kepada Bupati/Walikota se-Indonesia tentang pengelolaan data Kepala Desa, Perangkat Desa dan jadwal pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020.

Dijelaskannya, bahwa Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 67/2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 ayat (3), bahwa masa kerja Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus untuk mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional serta pemerintahan desa yang baik _(Good Village Government)_

Kata Padli lagi, dengan terciptanya birokrasi profesional di tingkat desa, mengindikasikan kesungguhan dalam merapikan data kependudukan yang saat ini tidak akurat, tidak relevan, dan tidak diintegrasikan oleh OPD terkait.

Sehingga kedepannya diharapkan, pembuatan surat – surat kependudukan bahkan yang paling mendasar sekalipun (Kartu Keluarga, KTP, dan SIM serta pembayaran pajak, jenis PBB atau kendaraan bermotor) dapat dilaksanakan di tingkat desa, bukan hanya di Mall Pelayanan Publik tingkat Kabupaten.

Oleh karena itu, program PMD ke depan adalah mewujudkan pelayanan ‘Desa Digital’ secara bertahap di seluruh desa Kabupaten Mukomuko.

“Kita bangun dulu SDM perangkat, kemudian kita aplikatifkan dengan program-program E-Gov yang berbasis aplikasi,” pungkas Padli.(hbn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here