Beranda Daerah Bengkulu Tunjangan Kendaraan Dibatalkan, Dewan Seluma Gigit Jari

Tunjangan Kendaraan Dibatalkan, Dewan Seluma Gigit Jari

48
0
BERBAGI

SELUMA, WN – Polemik rencana pemberian tunjangan kendaraan (transportasi) dan perumahan dinas untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dipastikan batal. Keputusan ini diketahui setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma menyurati pihak Sekretariat DPRD Seluma, mengenai batalnya pemberian tunjangan.

Sekda Kabupaten Seluma, Hadianto (9/2/2022) menyatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan telaah terhadap Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif pimpinan DPRD. Pihaknya juga sudah melakukan serangkaian kajian hukum terkait pemberian tunjangan.

“Apabila pemerintah daerah tidak menyediakan kendaraan dinas dan perumahan maka pimpinan berhak menerima, tetapi ini kan sudah disediakan oleh pemerintah daerah, dan Alhamdulillah sudah diambil kembali (kendaraan dinas),” jelasnya.

Pertimbangan selanjutnya adalah fasilitas yang sebelumnya digunakan dan dinikmati pimpinan DPRD Seluma melekat, dan tidak mungkin dilepaskan dari para pimpinan wakil rakyat tersebut. Sehingga keputusan pengembalian kendaraan dinas demi mendapat tunjangan tidak mungkin dilakukan.

Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Seluma, M. Husni membenarkan telah menerima surat dari Sekda Seluma, mengenai pembatalan pemberian tunjangan untuk pimpinan DPRD.

“Hari jumat kemarin sudah saya terima suratnya, dan memang kendaraan yang sempat dikembalikan sudah diambil kembali,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya kendaraan dinas jenis SUV yang dipakai tiga pimpinan DPRD Seluma dengan nomor polisi BD 3 P, BD 6 P, dan BD 7 P sempat dikembalikan ke Sekretariat awal 2022 kemarin. Wakil Ketua DPRD Seluma Sugeng Zonrio pada (9/11/2021) lalu sempat mengatakan, pemberian tunjangan kendaraan dan perumahan untuk pimpinan DPRD harus dilakukan, dengan alasan dewan memiliki kebutuhan yang banyak.

“Kita paham (kondisi masyarakat), tetapi kan masyarakat juga harus paham dengan kondisi Dewan. Jangan dipandang sekaligus, karena pengeluaran dewan pun banyak, kami ini kan mewakili masyarakat, ada banyak biaya tak terduga yang harus kami keluarkan,” jelasnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here